Akses publik atas perlakuan adil dan setara di depan hukum, masih terlalu mewah bagi umumnya warga negara di Indonesia. Aparat pemangku jabatan di bidang hukum di hampir semua tingkatan peradilan belum sepenuhnya patuh dan taat menjalankan fungsi sebagai hamba hukum yang patut dipercaya. Lembaga peradilan pun, masih belum mampu menjadi tempat terakhir bagi para pencari keadilan. Kami percaya bahwa upaya untuk menemukan dan mendekatkan rasa keadilan masyarakat dalam praktik hukum di Indonesia, harus tak henti diperjuangkan dengan gigih oleh semua pihak. Secara legislasi, mempermudah akses publik terhadap keadilan telah dijamin undang-undang, karena hal itu merupakan hak dasar warga negara. Artinya, pengabaian atas akses masyarakat terhadap keadilan dapat berakibat serius terhadap tidak dipenuhinya prinsip persamaan di depan hukum (equality befare the law). Jaminan itu antara lain, adalah hak: terhadap pelayanan hukum (the rights to legal representation); terhadap pengadilan yang cepat, mudah, sederhana, dan berbiaya ringan (the rights to speedy, easy, simple, and low cost trial); untuk memperoleh informasi hukum (the rights to access legal information); untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun; untuk mendapat perlindungan dan pelayanan yang baik ketika dalam masa penahanan dan/atau pemenjaraan; dan hak-hak lain yang dijamin dalam konstitusi dan hukum nasional Indonesia.